Penyedia Barang Dan Jasa Berada di Ring Satu Pencegahan Korupsi

Berita Terkini, mediacompersada.com - dikutip dari situs BPKP (badan pengawasan keuangan dan pembangunan) Penyedia barang/jasa berada di garda terdepan menutup peluang terjadinya korupsi. Berperan sebagai pihak yang pertama kali (early warning) mengetahui modus terjadinya korupsi, sebagai pihak yang dapat menghindari korupsi dengan mengenali titik-titik rawan pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa, dan sebagai penyandang dana untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang bersifat anti korupsi. Peran yang tak kalah penting, sebagai kelompok penekan (pressure group), dan sebagai teladan di lingkungan organisasi/masyarakat serta sebagai pionir dalam upaya edukatif, preventif dan represif.

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah Arzul Andaliza mengatakan, dari banyak survey yang dilakukan oleh lembaga independen seperti Transparency International maupun Bank Dunia dan ADB, Indonesia masih tergolong dalam negara yang tingkat korupsinya tinggi. “Salah satu sumber terjadinya korupsi adalah kebocoran pada sektor pengadaan barang/jasa. Bahkan Indonesian Procurement Watch (IPW) mensinyalir terjadi kebocoran sekitar 60% anggaran pengadaan barang/jasa,” kata Arzul saat membuka Sosialisasi Sosialisasi Program Anti Korupsi, Peran Mahasiswa, Penyedia Barang/Jasa, dan Program Subsidi Imbal Swadaya, di Semarang, Selasa ( 5/5). Dihadapan peserta sosialisasi hari itu yang focus pada penyedia barang/jasa, Arzul berharap para penyedia barang/jasa yang berada di ring satu atau garda terdepan dalam pengadaan barang/jasa, dapat berperan aktif untuk menutup peluang terjadinya korupsi dalam kegiatan pengadaan barang/jasa. Hal senada dikemukakan narasumber Soesidianto, Pengendali Teknis Bidang Investigasi BPKP Jateng, yang mengatakan, penyedia barang/jasa berperan dalam mencegah dan menanggulangi korupsi. Peran tersebut, pertama, sebagai pihak yang pertama kali (early warning) mengetahui modus terjadinya korupsi pada pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa. Kedua, sebagai pihak yang dapat menghindari terjadinya korupsi dengan mengenali titik-titik rawan terjadinya korupsi pada pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa. Ketiga, sebagai penyelenggara dan penyandang dana untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat anti korupsi, Keempat, sebagai kelompok penekan (Pressure Group). Dan, kelima, sebagai teladan di lingkungan organisasi dan masyarakat serta sebagai pionir dalam upaya edukatif, preventif dan represif di lingkungan intern perusahaan atau instansi. Uung Abdul Syukur, Asisten Pidana Khusus pada Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, dalam pandangannya mengatakan, selama ini proses pengadaan barang dan jasa publik menjadi lahan subur praktik korupsi. Karena pada kegiatan pengadaan barang dan jasa biasanya mendapat porsi anggaran yang cukup besar dari pemerintah. “Sekitar 70% kasus korupsi anggaran pemerintah terjadi pada proyek pengadaan barang dan jasa,” bebernya. Selain itu, proyek dalam pengadaan barang/jasa pemerintah juga kerap dijadikan ajang korupsi, lanjut dia. Penyimpangan dana yang terjadi relatif sulit dibuktikan dalam waktu singkat. Sebab, kualitas barang dan jasa yang disediakan oleh pemenang tender, tidak serta merta bisa langsung terlihat atau diukur. Dia menambahkan, dalam perspektif hukum, khususnya hukum pidana, pengadaan barang dan jasa tidak hanya sebatas pada pemilihan rekanan proyek dengan bagian pembelian (purchasing) atau perjanjian resmi kedua belah pihak saja. Namun mencakup seluruh proses sejak awal perencanaan sampai dengan selesainya pekerjaan, bahkan sampai ke evaluasi pekerjaan. “Perspektif inilah yang biasanya digunakan dalam penegakan hukum terhadap dugaan terjadinya tindak pidana korupsi dalam suatu kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah,” terangnya. Menurut Suhartono, narasumber dari Kepolisian Daerah Tinggi Jawa Tengah, menilai, setiap tindakan yang bertentangan dengan Keppres 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, baru merupakan indikasi awal seseorang akan berbuat atau tidak berbuat sesuatu. ”Maka sanksinya administrasi, sepanjang tidak terjadi penyimpangan penggunaan dana hibah (Block Grant),” ujarnya. Lebih lanjut, dia menjelaskan, setiap tindakan penyimpangan/penyalahgunaan dana hibah (Block Grant), dalam bentuk apapun yang bertujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi yang berakibat merugikan keuangan Negara, maka kepada setiap pelakunya dpt diancam pidana penjara sebagaimana di atur dlm Pasal 2 ayat (1), atau Pasal 3 UU No.31 Tahun 1999 Jo.UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo.Pasal 55 ayat (1) KUHP. Sosialisasi yang diselenggarakan selama dua hari itu mendapat sambutan hangat dari seluruh peserta. Hal itu dapat dilihat dari membludaknya undangan yang hadir melebihi kapasitas, serta gencarnya berbagai pertanyaan seputar korupsi yang dilontarkan. Hari berikutnya, Rabu (6/5), adalah giliran focus group untuk mahasiswa dan program subsidi imbal swadaya. (Hart)

Posting Komentar untuk "Penyedia Barang Dan Jasa Berada di Ring Satu Pencegahan Korupsi"

Notification